Abstrak

Tulisan ini merangkum proses psikologis yang dialami individu dalam tiga fase demonstrasi: sebelum turun ke jalan, saat berada di tengah aksi, dan setelah aksi berakhir. Kesimpulan utamanya dapat dinyatakan dalam tiga kalimat. Sebelum demo, seseorang tidak sedang memutuskan “ikut sebuah acara”, melainkan sedang menjadi bagian dari sebuah “kami” yang dibentuk — kini sebagian besar secara digital — oleh pemimpin-pemimpin identitas informal. Saat demo, identitas itu diuji dan diubah oleh cara aparat memperlakukannya: eskalasi kekerasan hampir selalu diproduksi bersama dalam interaksi polisi–massa, bukan sifat bawaan kerumunan, meski kecepatan tiap individu menuju kekerasan berbeda-beda menurut disposisinya. Sesudah demo, identitas yang sama menentukan apakah pengalaman itu mengendap sebagai pemberdayaan yang mengubah arah hidup atau sebagai luka yang tidak terproses — dan kasus Nepal serta India memperlihatkan kedua kemungkinan itu berjalan serentak dalam satu generasi.

Dasar dokumen ini adalah tiga artikel jurnal yang dianalisis utuh — Chan (2022) tentang faktor risiko sikap pro-kekerasan di Hong Kong, Uysal dkk. (2021) tentang kepemimpinan identitas melalui media sosial pada protes Gezi Park, dan Stott (2026) tentang psikologi kerumunan dan politik — ditambah rekonstruksi tiga kasus terkini: protes Gen Z Nepal 8–10 September 2025, gerakan “Partai Kecoak” (Cockroach Janta Party) India 2026, dan siklus protes Indonesia dari tragedi 28 Agustus 2025 (kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob) hingga gelombang antisipasi aksi menjelang 27–31 Agustus 2026, serta literatur psikologi aksi kolektif yang lebih luas. Kasus Indonesia mendapat bab tersendiri (Bab 6) karena ia memperlihatkan sesuatu yang tidak ditunjukkan dua kasus lain: bagaimana seluruh siklus tiga fase berputar penuh dan mulai berputar lagi — pascaaksi tahun lalu menjadi pra-aksi tahun ini.

Pendahuluan

Pertanyaan yang dijawab tulisan ini: apa yang terjadi di dalam kepala seorang demonstran — sebelum ia berangkat, saat ia berdiri di tengah kerumunan yang berhadapan dengan aparat, dan setelah ia pulang? Jawabannya disusun dari tiga lapis sumber.

• Tiga artikel jurnal. Chan (2022, Deviant Behavior) menyurvei 1.024 warga Hong Kong pada masa gejolak 2019–2020 untuk mengidentifikasi faktor psikososial di balik sikap pro-kekerasan. Uysal, Akfırat, dan Cakal (2021, J. Community & Applied Social Psychology) menyurvei 403 partisipan protes Gezi Park Turki 2013 untuk menguji peran kepemimpinan identitas via media sosial. Stott (2026, British Journal of Social Psychology) menelusuri sejarah teori kerumunan dan merumuskan ESIM sebagai kerangka interaksional yang kini dipakai mereformasi polisi di Inggris, Eropa, dan AS.
• Tiga kasus mutakhir. Protes Gen Z Nepal (8–10 September 2025): dipicu pemblokiran 26 platform media sosial dan tren “Nepo Kids”, menewaskan puluhan orang, menjatuhkan PM K.P. Sharma Oli, dan berujung pemilihan PM interim melalui musyawarah Discord. Gerakan Cockroach Janta Party India (2026): lahir dari komentar Ketua Mahkamah Agung yang menyamakan pemuda menganggur dengan kecoak, menjadi gerakan satire ber-22 juta pengikut Instagram yang menggerakkan puluhan ribu orang menuntut mundurnya Menteri Pendidikan. Siklus Indonesia (Agustus 2025 – Agustus 2026): dari protes tunjangan DPR yang meledak setelah Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob, penjarahan rumah politisi, penangkapan ribuan orang, kelahiran piagam “17+8 Tuntutan Rakyat” bertenggat 31 Agustus 2026 — hingga gelombang seruan aksi baru menjelang tenggat itu.
• Literatur pendukung. Meta-analisis SIMCA (van Zomeren dkk., 2008), riset pemberdayaan kolektif (Drury & Reicher), konsekuensi biografis aksi (Vestergren dkk., 2018), kesehatan mental pascaprotes (Ni dkk., 2020; riset moral injury dan burnout aktivis).

2. Landasan Teori

2.1 Dari psikologi massa klasik ke ESIM

Selama lebih dari seabad, ilmu tentang kerumunan didominasi asumsi Le Bon: massa itu irasional, mudah tersulut, dan menghapus kepribadian individu. Stott (2026) menunjukkan bahwa asumsi ini bukan temuan netral, melainkan pengetahuan yang “diproduksi bersama” institusi kekuasaan untuk membenarkan kontrol yang koersif — dari teori kerumunan klasik abad ke-19, riset deindividuasi Festinger dan Zimbardo, hingga doktrin pengendalian massa modern (mis. panduan FEMA). Bukti empiris justru sebaliknya: anonimitas cenderung memperkuat kepatuhan pada norma kelompok, bukan menghapus moral.

Elaborated Social Identity Model (ESIM) — dikembangkan Reicher, Stott, dan Drury dari studi etnografis kerusuhan dan kerumunan sepakbola — membalik kerangka berpikir itu: perilaku kerumunan terorganisir secara normatif, dan konflik kolektif muncul dari dinamika antarkelompok, terutama interaksi dengan polisi. Ketika aparat mengkategorikan kerumunan yang heterogen sebagai ancaman yang seragam dan bertindak represif tanpa pandang bulu, mereka mengubah konteks sosial yang dihadapi partisipan, mendelegitimasi jalur damai, dan memproduksi persis kekacauan yang ingin mereka cegah. Kematian Ian Tomlinson pada protes G20 London 2009 menjadi titik ketika negara Inggris secara resmi mengakui (melalui inkuiri HMIC 2009) bahwa asumsi psikologi massa klasik “berkontribusi aktif pada kegagalan operasional dan hilangnya nyawa”.

2.2 SIMCA: tiga bahan bakar mobilisasi

Meta-analisis van Zomeren, Postmes, dan Spears (2008) atas ratusan studi menetapkan tiga prediktor psikologis partisipasi aksi kolektif: identifikasi sosial (merasa bagian dari kelompok yang dirugikan — prediktor terkuat, yang juga menyalakan dua lainnya), ketidakadilan yang dirasakan (bukan kondisi objektif, melainkan perbandingan yang memicu kemarahan moral), dan efikasi kolektif (keyakinan bahwa tindakan bersama dapat mengubah keadaan). Klandermans melengkapinya dengan dua tahap mobilisasi: mobilisasi konsensus (meyakinkan publik bahwa masalahnya nyata dan salah) dan mobilisasi aksi (mengubah simpatisan menjadi peserta dengan melewati hambatan rasa takut, biaya personal, dan godaan menumpang gratis).

2.3 Kepemimpinan identitas digital (Uysal dkk., 2021)

Dalam gerakan tanpa pemimpin formal, siapa yang menjalankan fungsi kepemimpinan? Uysal dkk. menjawab: akun-akun media sosial. Mengadaptasi Identity Leadership Model (Haslam, Reicher, & Platow), mereka menemukan bahwa penilaian pengikut atas tiga kualitas akun — in-group prototypicality (“akun ini salah satu dari kami”), identity advancement (“akun ini memperjuangkan kepentingan kami”), dan identity entrepreneurship (“akun ini menciptakan rasa ‘kami’”) — memprediksi terbentuknya identitas demonstran, yang pada gilirannya memediasi partisipasi nyata di jalanan. Temuan konteksnya tajam: 44% demonstran Gezi baru pertama kali berdemonstrasi dan 79% bukan anggota partai, serikat, atau LSM mana pun; 70% mengetahui protes pertama kali dari media sosial. Identitas Çapulcu — ejekan Erdoğan yang berarti “penjarah”, lalu direbut demonstran sebagai nama kebanggaan — menjadi perekat tunggal kelompok-kelompok yang sebelumnya tak saling terhubung.

2.4 Faktor risiko individual (Chan, 2022)

Pada level individu, Chan menemukan sikap pro-kekerasan di Hong Kong diprediksi oleh: afek negatif tinggi (marah, tertekan) dan — yang kontra-intuitif — afek positif tinggi (merasa “determined”, bersemangat, kuat secara mental); kontrol diri rendah; ikatan sosial yang justru kuat (karena ikatan tertanam dalam jejaring gerakan, bukan pada institusi konvensional); serta persepsi ketidakadilan distributif — keyakinan bahwa polisi memperlakukan kelompok berbeda secara tidak setara. Perempuan dalam sampel ini melaporkan sikap pro-kekerasan lebih tinggi daripada laki-laki — berlawanan dengan pola umum literatur kriminologi. Catatan penting: studi ini korelasional dan mengukur sikap, bukan perilaku.

3. Fase Satu — Sebelum Aksi: dari Keluhan Menjadi Kewajiban Moral

3.1 Konstruksi ketidakadilan

Kemiskinan atau pengangguran tidak otomatis melahirkan protes; yang melahirkan protes adalah perbandingan yang dirasakan tidak adil. Tren “Nepo Kids” di Nepal adalah mesin deprivasi relatif yang nyaris sempurna: video anak-anak pejabat memamerkan kemewahan, disandingkan langsung dengan pendapatan rata-rata warga sekitar 1.400 dolar AS per tahun — konkret, visual, personal, dan dapat dibagikan. Di India, angka “152 kasus kebocoran soal ujian tanpa satu pun hukuman” menjalankan fungsi yang sama: bukti bahwa sistem mengkhianati justru kelompok yang paling patuh bermain menurut aturan (pelajar).

3.2 Pembentukan identitas dan perebutan stigma

Mekanisme yang muncul berulang lintas negara adalah reappropriation of stigma: label merendahkan dari penguasa direbut dan dijadikan identitas perlawanan. Erdoğan menyebut demonstran Gezi Çapulcu (penjarah); mereka menjadikannya nama gerakan. Ketua MA India Surya Kant menyamakan pemuda menganggur dengan kecoak; dalam hitungan minggu lahir Cockroach Janta Party, digagas Abhijeet Dipke pada 16 Mei 2026, dengan 22 juta pengikut Instagram dalam waktu kurang dari sebulan dan video yang ditonton 400 juta kali. Secara psikologis, langkah ini sekaligus (a) menetralkan daya hina label, (b) menandai batas “kami–mereka” dengan sangat tajam, dan (c) menyediakan simbol murah, lucu, dan mudah menyebar — humor menurunkan ambang partisipasi karena orang dapat bergabung sambil merasa aman dan cerdas, bukan hanya marah.

3.3 Efikasi, risiko, dan peran jejaring

Simpatisan menjadi peserta ketika kalkulasi efikasi-risiko berbalik. Sinyal efikasi datang dari jumlah: pengikut, RSVP, kehadiran teman (ikatan sosial personal adalah prediktor kehadiran yang paling konsisten dalam literatur mobilisasi). Sinyal risiko ditekan oleh infrastruktur: di Nepal, ketika 26 platform diblokir, koordinasi berpindah ke Discord (server komunitas Hami Nepal, sekitar 145 ribu anggota) melalui VPN dan selebaran kode QR — pemblokiran justru membuktikan tesis ketidakadilan gerakan dan mengubah keluhan ekonomi menjadi serangan terhadap identitas generasi, karena media sosial adalah habitat sosial Gen Z itu sendiri.

3.4 Emosi antisipatif dan kewajiban moral

Malam sebelum aksi, emosi yang dominan bukan hanya kemarahan, melainkan campuran marah–takut–gairah. Data Chan menunjukkan campuran inilah yang perlu diwaspadai: kombinasi afek negatif dan afek positif yang tinggi (“marah sekaligus determined”) berkorelasi dengan penerimaan kekerasan. Pada titik matang, kerangka keputusan individu berubah bentuk: dari kalkulasi untung-rugi (“apa gunanya saya ikut?”) menjadi identitas moral (“orang macam apa saya kalau tidak ikut?”). Ketika pertanyaan kedua yang berbunyi, mobilisasi hampir selesai dengan sendirinya.

4. Fase Dua — Saat Aksi: Identitas yang Berubah di Jalanan

4.1 Kerumunan heterogen, norma bersama

Setiap kerumunan besar berisi spektrum: mayoritas damai, minoritas siap konfrontasi. Perilaku diatur oleh norma identitas bersama (“kita damai”, “kita lindungi sesama”, “kita tidak merusak milik rakyat”), bukan oleh hilangnya moral dalam anonimitas. Karena itu pula kerumunan bisa menertibkan dirinya sendiri — selama identitas bersama itu tidak diserang.

4.2 Titik balik interaksional

Perubahan psikologis tercepat dalam seluruh siklus demo terjadi ketika aparat bertindak represif tanpa membedakan. Dalam hitungan menit: yang moderat mengalami sendiri ketidakadilan yang tadinya hanya ia dengar; kategori diri bergeser dari “mahasiswa yang ikut aksi” menjadi “kami yang diserang”; batas kelompok meluas (pelempar batu yang tadinya dianggap perusuh kini “pembela kami”); dan jalur damai terdelegitimasi. Inilah mekanisme sentral ESIM: represi yang tidak proporsional dan tidak diskriminatif adalah mesin radikalisasi paling efisien yang bisa dioperasikan negara terhadap rakyatnya sendiri.

4.3 Pemberdayaan kolektif

Sisi lain fase ini adalah empowerment. Drury dan Reicher menyebutnya collective self-objectification: ketika kerumunan berhasil mewujudkan identitasnya di dunia nyata melawan pihak yang lebih kuat — menduduki jalan, mempertahankan barisan, memaksa negara bereaksi — muncul rasa berdaya yang intens: kegembiraan, keberanian melampaui kebiasaan diri, dan rasa persaudaraan instan dengan orang asing. Pengalaman ini kerap dikenang partisipan sebagai salah satu momen paling hidup dalam hidupnya, dan menjadi bahan bakar fase ketiga.

4.4 Siapa yang paling dulu melewati pintu kekerasan

ESIM menjelaskan kapan pintu kekerasan terbuka; faktor disposisional menjelaskan siapa yang paling dulu melewatinya. Dalam kerumunan yang sama, individu dengan kontrol diri rendah, afek tinggi, dan riwayat belajar perilaku menyimpang (Chan) memiliki ambang yang lebih rendah. Kedua level analisis ini tidak bertentangan — keduanya diperlukan untuk memahami mengapa eskalasi menyebar cepat namun tidak merata.

4.5 Studi kasus: Nepal, 8–10 September 2025, dibaca dengan ESIM

Prakondisi (4–7 September)

Pemerintah memblokir 26 platform (X, YouTube, WhatsApp, Signal, dan lainnya) dengan dalih registrasi dan pajak — tepat ketika tren “Nepo Kids” sedang memuncak. Dibaca dengan ESIM: negara sendiri yang menyatukan kategori “Gen Z” menjadi satu kelompok yang diserang bersama, memberi mereka pengalaman ketidakadilan yang serentak dan seragam. Koordinasi berpindah ke Discord; kemarahan tidak padam, hanya berpindah saluran.

Hari pertama, 8 September: interaksi yang menentukan

Massa — banyak berseragam sekolah — berkumpul damai di Maitighar Mandala, lalu bergerak ke arah parlemen. Sebagian kecil mencoba menembus pagar dan melempar batu. Respons aparat tidak membedakan: gas air mata, meriam air, peluru karet, lalu peluru tajam (analis mengidentifikasi amunisi kaliber militer 7,62×51 mm) ke arah kerumunan campuran. Hari itu setidaknya 19 orang tewas dan ratusan terluka. Dibaca dengan ESIM: inilah titik balik interaksional dalam bentuk paling murni — ribuan partisipan moderat menyaksikan teman sebayanya yang damai ditembak; kategori diri kolektif berubah dari “pelajar yang protes” menjadi “generasi yang dibantai negaranya sendiri”. Legitimasi negara runtuh dalam satu sore.

Hari kedua, 9 September: eskalasi yang tetap “bernorma”

PM Oli mundur; parlemen, kompleks Singha Durbar, kediaman presiden, rumah-rumah menteri, dan penjara dibakar (lebih dari 13.500 tahanan kabur); larangan media sosial dicabut. Perhatikan pola sasarannya: hampir semua target adalah simbol negara dan elite yang dipersepsi korup. Bahkan dalam kekerasan ekstrem, pilihan sasaran mengikuti struktur normatif identitas gerakan — persis prediksi ESIM bahwa kerumunan “rusuh” pun tidak acak. (Perusakan sebagian aset swasta seperti supermarket Bhatbhateni dan kantor media Kantipur menunjukkan batas norma itu bisa ikut bergeser ketika target diasosiasikan dengan elite.)

Hari ketiga, 10 September: pemberdayaan yang dilembagakan

Panglima militer bernegosiasi langsung dengan perwakilan Gen Z. Lebih dari 10.000 orang bermusyawarah di kanal Discord beranggota 145 ribu untuk menyaring kandidat PM interim melalui cek fakta dan jajak pendapat — terpilih Sushila Karki, mantan Ketua MA, menjadi PM perempuan pertama Nepal. Dibaca dengan lensa pemberdayaan: collective self-objectification mencapai bentuk paripurnanya — identitas kolektif tidak hanya diwujudkan di jalan, tetapi dilembagakan menjadi mekanisme politik. Total korban akhirnya tercatat 76 jiwa.

Pelajaran tandingannya

Kerangka Stott memberi pembanding yang menyakitkan: pendekatan fasilitatif berbasis dialog (dialogue policing, diferensiasi antara mayoritas damai dan minoritas konfrontatif, penahanan diri proporsional) terbukti menurunkan eskalasi di berbagai negara — dari Euro 2004 Portugal hingga Columbus, Ohio. Pilihan Nepal untuk memblokir platform lalu menembak kerumunan campuran adalah, dalam istilah ESIM, resep eskalasi yang nyaris algoritmik. Tiga hari yang menumbangkan pemerintahan itu bukan bukti kerumunan irasional; ia bukti bahwa negara ikut menulis skenario radikalisasinya sendiri.

5. Fase Tiga — Sesudah Aksi: Dua Jalur yang Bercabang

5.1 Jalur pemberdayaan

Aksi yang dimaknai berhasil meninggalkan jejak psikologis yang bertahan bertahun-tahun. Vestergren dkk. (2018) mendokumentasikan konsekuensi biografis partisipasi: kepercayaan diri baru, radikalisasi pandangan, jejaring dan persahabatan baru, hingga perubahan pilihan konsumsi dan karier. Di Nepal, pemberdayaan itu terkonversi menjadi partisipasi elektoral: pemilu Maret 2026 mencatat lebih dari 915 ribu pemilih pemula, 120 partai peserta, dan sekitar dua pertiga anggota parlemen lama tidak mencalonkan diri lagi. Di India, CJP melembagakan diri dari meme menjadi organisasi bernama partai dalam hitungan minggu. Mekanisme lain pascaaksi adalah simbolisasi korban: Shantanu Dhakal, remaja 18 tahun yang tertembak menembus rahang, mendokumentasikan pemulihannya secara daring dan menjadi personifikasi tuntutan akuntabilitas — penderitaan individual yang menjaga momentum kolektif.

5.2 Jalur luka

Sisi gelapnya terdokumentasi sama kuatnya. Paparan kekerasan saat demonstrasi meninggalkan gejala stres pascatrauma dan depresi; studi populasi di Hong Kong pasca-2019 (Ni dkk., 2020, The Lancet) menemukan kira-kira satu dari lima orang dewasa menunjukkan gejala depresi atau kemungkinan PTSD — dengan konsumsi media sosial intensif seputar protes sebagai faktor risiko tersendiri, artinya luka menjangkau jauh melampaui mereka yang hadir fisik. Riset tentang moral injury (luka moral karena menyaksikan atau gagal mencegah pelanggaran nurani) pada gerakan protes Israel menambahkan temuan penting: rasa memiliki terhadap komunitas gerakan melindungi kesehatan mental dari luka tersebut — kelompok yang sama yang membawamu ke bahaya adalah kelompok yang menyembuhkanmu. Dalam jangka panjang, ancaman terbesar keberlanjutan gerakan bukan represi melainkan burnout aktivis: kelelahan emosional, kultur mengorbankan diri, dan konflik internal adalah penyebab paling umum orang meninggalkan gerakan.

5.3 Radikalisasi, disengagement, dan politik pemaknaan

Arah pascaaksi seseorang sangat ditentukan oleh bagaimana kelompok memaknai hasilnya bersama-sama. Kemenangan yang dirayakan mengunci pemberdayaan. Kekalahan yang dimaknai sebagai pengkhianatan mendorong sebagian kecil menempuh jalur radikal — riset Tausch dkk. (2011) membedakan jalur kemarahan (menuju aksi normatif seperti demo dan petisi) dari jalur contempt/kemuakan (ketika sistem dianggap tak bisa diperbaiki, menuju aksi non-normatif termasuk kekerasan). Tanpa pemaknaan kolektif sama sekali, yang tersisa hanyalah trauma individual yang ditanggung sendirian. Karena itu, apa yang dilakukan gerakan pada minggu-minggu setelah aksi — evaluasi, perayaan, pendampingan korban, penceritaan ulang — secara psikologis sama menentukannya dengan aksi itu sendiri.

6. Studi Kasus Indonesia: Satu Siklus Penuh, Agustus 2025 – Agustus 2026

Kasus Indonesia adalah satu-satunya dari tiga kasus dalam dokumen ini yang memperlihatkan siklus tiga fase berputar penuh lalu mulai berputar kembali: pra-aksi → aksi → pasca-aksi → (setahun kemudian) pra-aksi lagi. Karena itu ia dianalisis paling rinci.

6.1 Fase pra-aksi 2025: akumulasi yang panjang

Mobilisasi Agustus 2025 tidak lahir mendadak. Sepanjang tahun itu keluhan menumpuk berlapis: aksi ojol menuntut THR (Februari), gerakan “Indonesia Gelap” (akhir Februari), dan puncaknya kemarahan atas tunjangan perumahan anggota DPR sekitar Rp50 juta per bulan — kira-kira sepuluh kali upah minimum Jakarta — di tengah tekanan ekonomi rakyat. Seperti “Nepo Kids” di Nepal, angka tunjangan itu adalah mesin deprivasi relatif yang sempurna: konkret, bisa dibandingkan langsung dengan gaji sendiri, dan menyebar sebagai konten. Pernyataan sejumlah anggota DPR yang dinilai merendahkan pengkritik memperuncing batas “kami–mereka”. Identitas kolektif pun sudah punya simbolnya sebelum aksi: sepanjang Juli–Agustus 2025 bendera bajak laut One Piece dikibarkan luas sebagai lambang protes — mekanisme yang sama persis dengan Çapulcu di Gezi dan “kecoak” di India: simbol budaya pop yang murah, lucu, dan bermakna perlawanan, menurunkan ambang partisipasi.

6.2 Titik balik interaksional: 28 Agustus 2025

Demo di depan DPR pada 25 Agustus berlangsung relatif tertib; aksi buruh 28 Agustus membawa enam tuntutan normatif tentang upah dan pajak. Malam 28 Agustus, di Pejompongan, kendaraan taktis (rantis) Brimob menerobos kerumunan dan melindas Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang sedang bekerja — bukan demonstran — lalu tidak berhenti. Dibaca dengan ESIM, ini titik balik interaksional dalam bentuk paling murni, bahkan lebih tajam daripada kasus Nepal: korban bukan partisipan, melainkan warga yang mencari nafkah. Pesan implisit yang diterima publik adalah “siapa pun bisa dilindas” — kategori korban meluas dari “demonstran” menjadi “rakyat kecil”, dan seketika jutaan orang yang tadinya penonton merasa berada di dalam kategori yang diserang. Solidaritas ojol — komunitas dengan identitas pekerjaan yang kuat, jaket seragam, dan jejaring komunikasi harian — menjadi vektor mobilisasi baru: ribuan pengemudi mengantar jenazah, dan konvoi berjaket hijau menjadi ikon moral gerakan.

Eskalasi 29–31 Agustus mengikuti pola normatif yang diprediksi ESIM: sasaran kemarahan bukan acak, melainkan simbolik — gedung DPR/DPRD, markas Brimob Kwitang, Polda; lalu rumah politisi yang pernyataannya dinilai paling melukai (Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya) dan kediaman Menteri Keuangan. Kerusuhan menjalar ke Medan, Makassar, Pati, dan banyak kota. Komnas HAM mencatat 10 tewas (Komisi Pencari Fakta independen kemudian menghitung 13, termasuk pelajar 16 tahun Andika Lutfi Falah), 1.042 orang dirawat di rumah sakit di delapan provinsi.

6.3 Fase pasca-aksi 2025: konsesi, represi, dan piagam tuntutan

Pascaaksi Indonesia bergerak di dua jalur sekaligus — persis cabang yang diuraikan Bab 5. Jalur konsesi: DPR menghentikan tunjangan perumahan (31 Agustus), memberlakukan moratorium kunjungan luar negeri, MKD menjatuhkan sanksi pada lima anggota; Presiden Prabowo menyatakan sebagian tuntutan “masuk akal”, dan pemerintah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri (November 2025). Jalur represi: 5.444–6.719 orang ditangkap (termasuk ribuan anak di bawah umur), 703 masih berstatus tahanan politik hingga awal 2026, 506 divonis, 23 pasal hukum berbeda dipakai menjerat demonstran dan pengguna media sosial, disertai doxing dan intimidasi digital — pola yang oleh peneliti hukum Bivitri Susanti disebut menciptakan chilling effect, dan oleh media investigasi dijuluki “pembungkaman terbesar sejak Reformasi”.

Namun fase pasca-aksi 2025 juga menghasilkan sesuatu yang jarang terjadi: gerakan mengkodifikasi kemarahannya menjadi dokumen. Piagam “17+8 Tuntutan Rakyat” — 17 tuntutan jangka pendek bertenggat 5 September 2025 dan 8 tuntutan struktural bertenggat 31 Agustus 2026 (audit DPR, reformasi Polri, UU Perampasan Aset, TNI kembali ke barak, evaluasi UU Cipta Kerja, dan lainnya) — mengubah memori kolektif menjadi kalender politik. Secara psikologis ini krusial: tenggat adalah janji yang bisa ditagih, dan janji yang bisa ditagih adalah mesin mobilisasi masa depan.

6.4 Menjelang Agustus 2026: anatomi psikologis sebuah antisipasi

Saat dokumen ini direvisi (26 Agustus 2026), Indonesia sedang berada persis di fase pra-aksi siklus kedua. Seruan aksi 27 Agustus 2026 di depan DPR menyebar di media sosial; kelompok yang menyatakan akan hadir antara lain Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (yang berangkat sejak 20 Agustus), aliansi mahasiswa Jakarta–Bogor, dan forum-forum kampus, dengan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, dan akuntabilitas anggaran daerah. Polisi menyiapkan pengamanan berlapis dan mengantisipasi penyusup. Fenomena menjelang aksi ini dapat diurai dengan kerangka dokumen ini menjadi lima mekanisme.

• Jangkar temporal (anniversary effect). Tanggal 25–31 Agustus kini adalah situs memori kolektif: peringatan kematian Affan dan tenggat resmi 17+8. Peringatan menghidupkan kembali salience identitas — orang tidak perlu dimobilisasi dari nol, cukup diingatkan. Bahwa orang tua Affan secara terbuka memohon tidak ada peringatan setahun justru menunjukkan betapa kuatnya daya simbolik tanggal itu.
• Mekanisme janji yang ditagih. Tenggat 31 Agustus 2026 mengubah pertanyaan publik dari “apakah kami masih marah?” menjadi “apakah janji sudah ditepati?” — pertanyaan yang jawabannya bisa diverifikasi (RUU Perampasan Aset belum disahkan). Dalam kerangka Tausch dkk.: janji yang diingkari memicu kemarahan (jalur aksi normatif); tetapi bila publik menyimpulkan sistem memang tak bisa memperbaiki diri, emosinya bergeser ke kemuakan — jalur aksi non-normatif. Fase pra-aksi 2026 sedang berdiri di persimpangan itu.
• Memori efikasi vs efek gentar. Tahun 2025 meninggalkan dua memori yang saling berlawanan: “protes berhasil” (tunjangan dicabut dalam hitungan hari — bukti efikasi kolektif) dan “protes berbahaya” (ribuan ditangkap, ratusan dipenjara — chilling effect). Siapa yang turun pada 27 Agustus ditentukan oleh memori mana yang lebih hidup pada tiap individu; inilah kalkulasi efikasi-risiko Klandermans yang kini dijalankan sekaligus oleh jutaan orang.
• Kabut atribusi di ruang digital. Berbeda dari 2025, seruan 2026 diwarnai kecurigaan: pola penyebarannya dipertanyakan organik atau by design (dugaan amplifikasi buzzer), ada pihak mengatasnamakan organisasi tanpa mandat (kasus klaim atas nama KAMMI yang dibantah pengurus pusatnya), dan organisasi payung seperti BEM SI justru menahan diri — menolak “gerakan reaksioner yang sekadar ikut ramai”. Dalam istilah Uysal dkk.: kontestasi kini terjadi pada level kepemimpinan identitas itu sendiri — publik sedang menilai akun dan aliansi mana yang benar-benar prototipikal (“salah satu dari kami”) dan mana yang menunggangi. Ketika penilaian prototypicality macet, mobilisasi melambat meski kemarahan tinggi.
• Antisipasi sebagai interaksi ESIM tahap nol. Dinamika ESIM sudah bekerja sebelum siapa pun turun ke jalan: pengamanan berlapis dan narasi “antisipasi rusuh” dari aparat, bila berlebihan, dapat dibaca publik sebagai konfirmasi bahwa negara memperlakukan warganya sebagai ancaman — mengulang kesalahan kategorisasi 2025. Sebaliknya, sinyal fasilitatif (seperti jaminan warga Pati bahwa aksi akan damai, dan pernyataan aparat yang menghormati hak berpendapat) menurunkan suhu. Pelajaran Stott berlaku penuh: apakah 27 Agustus 2026 menjadi peringatan damai atau titik balik baru tidak ditentukan oleh “watak massa”, melainkan oleh interaksi yang belum terjadi.

Ringkasnya: fenomena “menjelang demo lagi” di Indonesia bukan anomali, melainkan perilaku normal sebuah luka kolektif yang belum diberi keadilan — identitas yang lahir tahun 2025 tidak pernah bubar, ia hanya menunggu jangkar waktu, dan kalendernya sudah ditulis oleh gerakan itu sendiri setahun yang lalu.

7. Tabel Ringkasan Tiga Fase

8. Implikasi 

• Bagi otoritas: fasilitasi dan diferensiasi lebih efektif daripada represi. Memperlakukan kerumunan heterogen sebagai satu ancaman seragam adalah kesalahan yang paling mahal (bukti: Nepal; inkuiri HMIC pasca-Tomlinson). Memblokir platform komunikasi generasi muda tidak memadamkan mobilisasi — ia memvalidasi tesis ketidakadilan gerakan dan memindahkan koordinasi ke ruang yang lebih sulit dipantau.
• Bagi gerakan: kepemimpinan identitas (membangun rasa “kami” yang inklusif) lebih menentukan daripada struktur formal; pemaknaan kolektif pascaaksi dan perawatan kesehatan mental partisipan adalah kerja gerakan, bukan urusan pribadi; rasa memiliki komunitas adalah pelindung psikologis paling terbukti.
• Bagi praktisi kesehatan mental: skrining trauma pascaprotes perlu menjangkau juga mereka yang “hanya” mengikuti dari layar; intervensi berbasis komunitas (memulihkan bersama kelompok) lebih selaras dengan mekanisme perlindungan alami daripada penanganan individual saja.

9. Keterbatasan dan Catatan Metodologis

Ketiga artikel sumber memiliki keterbatasan yang saling melengkapi. Chan (2022) dan Uysal dkk. (2021) korelasional — arah sebab-akibat tidak dapat dipastikan; data Uysal bahkan retrospektif, dikumpulkan hampir dua tahun setelah Gezi. Sampel Chan didominasi perempuan (66%) dan usia muda, dan mengukur sikap terhadap kekerasan, bukan perilaku kekerasan. Stott (2026) adalah argumen teoretis-historis dari peneliti yang terlibat langsung dengan institusi kepolisian — ia sendiri menyertakan pernyataan posisionalitas mengakui bahwa pengetahuannya diproduksi dari dalam relasi kekuasaan. Riset psikologi empiris yang spesifik tentang demonstran Nepal 2025, gerakan CJP India 2026, dan siklus Indonesia 2025–2026 masih sangat terbatas karena peristiwanya baru; bagian-bagian kasus dalam tulisan ini adalah penerapan kerangka teori pada kronologi jurnalistik terverifikasi, bukan temuan lapangan langsung. Angka-angka Indonesia bervariasi antar-lembaga (Komnas HAM mencatat 10 tewas; Komisi Pencari Fakta independen 13; angka penangkapan berkisar 5.444–6.719) — rentang itu dicantumkan apa adanya. Bab 6.4 menganalisis peristiwa yang sedang berlangsung saat dokumen ditulis; dinamika aktualnya dapat berkembang berbeda. Angka-angka korban dan partisipan dikutip dari sumber terbuka dan dapat direvisi oleh penyelidikan resmi.

Daftar Pustaka

Chan, H. C. O. (2022). The pro-democracy movement in Hong Kong: Psychosocial risk factors and Hong Kongers’ attitudes toward violence. Deviant Behavior, 43(10), 1173–1192. https://doi.org/10.1080/01639625.2021.1950517

Drury, J., & Reicher, S. (1999). The intergroup dynamics of collective empowerment: Substantiating the social identity model of crowd behavior. Group Processes & Intergroup Relations, 2(4), 381–402.

Drury, J., & Reicher, S. (2009). Collective psychological empowerment as a model of social change: Researching crowds and power. Journal of Social Issues, 65(4), 707–725.

Haslam, S. A., Reicher, S. D., & Platow, M. J. (2011). The new psychology of leadership: Identity, influence and power. Routledge/Psychology Press.

Klandermans, B. (1997). The social psychology of protest. Blackwell.

Ni, M. Y., dkk. (2020). Depression and post-traumatic stress during major social unrest in Hong Kong: A 10-year prospective cohort study. The Lancet, 395(10220), 273–284.

Stott, C. (2026). Crowd psychology and the politics of co-production: Social control, democratic order and the consequences of theory. British Journal of Social Psychology, 65, e70065. https://doi.org/10.1111/bjso.70065

Tausch, N., dkk. (2011). Explaining radical group behavior: Developing emotion and efficacy routes to normative and nonnormative collective action. Journal of Personality and Social Psychology, 101(1), 129–148.

Uysal, M. S., Akfırat, S. A., & Cakal, H. (2021). The social identity perspective of social media leadership in collective action participation. Journal of Community & Applied Social Psychology, 32, 1001–1015. https://doi.org/10.1002/casp.2502

van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. Psychological Bulletin, 134(4), 504–535.

Vestergren, S., Drury, J., & Chiriac, E. H. (2018). How collective action produces psychological change and how that change endures over time: A case study of an environmental campaign. British Journal of Social Psychology, 57, 855–877.

Sumber kasus Nepal: Wikipedia — 2025 Nepalese Gen Z protests; Participedia; Asia Society Policy Institute; Britannica; Cambridge Open Engage (Gen Z Protests and Role of Social Media in Nepal); Science for Peace; The Globe and Mail.

Sumber kasus India (Cockroach Janta Party): detikNews — Sebulan Partai Kecoak di India (16 Juni 2026); detikEdu — Gerakan Kecoak Viral di India; detikNews — Aksi Partai Kecoak Turun ke Jalan; 20detik — Demo Partai Kecoak di India Ricuh (Juli 2026); Kompas.id — Para “Kecoak” Bergerak; Suara.com — Revolusi Kecoak Gen Z India.

Sumber pascaaksi tambahan: Frontiers in Political Science (2026) — empowerment dan protes reformasi yudisial Israel; European Journal of Psychotraumatology (2025) — moral injury dan belongingness pada gerakan protes Israel; Journal of Community Psychology — activist burnout dalam gerakan No Borders.

Sumber kasus Indonesia 2025: Wikipedia — Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus–September 2025; Wikipedia — Kematian Affan Kurniawan; Wikipedia (EN) — 17+8 Demands; CNN Indonesia — Kaleidoskop 2025: Demo Agustus Guncang Indonesia (24 Desember 2025); Tempo — Kronologi Mobil Brimob Lindas Pengemudi Ojol; IDN Times — 11 Fakta Demo 28–29 Agustus 2025; Jaring.id — Demonstrasi Agustus 2025 dan Pembungkaman Terbesar Sejak Reformasi; Konde.co — #ResetIndonesia; KompasTV — Poin-Poin 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Tenggat 31 Agustus 2026.

Sumber situasi Agustus 2026: Tirto — Info Demo 27 Agustus di Jakarta dan Beragam Respons di Medsos (24 Agustus 2026); Harian Disway — Demo 27 Agustus bakal Kepung DPR (25 Agustus 2026); Kompas Megapolitan — Warga Pati Pastikan Demo 27 Agustus Damai; IDN Times — BEM SI Akhirnya Angkat Bicara soal Isu Demo Besar Agustus (9 Agustus 2026); ANTARA — KAMMI Tolak Rencana Aksi 27 Agustus 2026; Suara.com — Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian (13 Agustus 2026); Beritasatu — Demo Agustus 2025 vs 2026: Isu Lama Bertahan, Tuntutan Baru Muncul.