1. Latar Belakang

Ini Adalah catatan perjalanan satu tahun dalam hidup sebuah bangsa yang “unik”.

Agustus 2025: demonstrasi menentang tunjangan DPR meledak setelah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang sedang bekerja, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan. Kerusuhan menjalar ke banyak kota. Sepuluh sampai tiga belas orang meninggal, lebih dari seribu dirawat, dan ribuan orang ditangkap. Dari kemarahan itu lahir piagam “17+8 Tuntutan Rakyat” — daftar tuntutan dengan tenggat waktu: 31 Agustus 2026.

November–Desember 2025: banjir dan longsor raksasa menghantam Sumatra. Sekitar 1.140 orang meninggal dan hampir sejuta mengungsi. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi yang terparah — 60 orang meninggal dan 208 ribu mengungsi, lebih dari separuh penduduk kabupaten itu, dengan warga pedalaman terisolasi berhari-hari. Pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional, dan sempat menepis tawaran bantuan asing sebelum akhirnya meralatnya.

April 2026: gempa besar mengguncang Maluku Utara. Mei sampai Agustus 2026: kemarau El Niño membakar lebih dari 107 ribu hektare hutan dan lahan; enam provinsi berstatus darurat asap; tiga perempat titik api di Kalimantan berada di dalam wilayah konsesi perusahaan, tetapi tidak satu pun korporasi dipidana. 15 Agustus 2026: gempa berkekuatan 7,7 meruntuhkan puluhan ribu rumah di Flores dan menewaskan 71 orang; di beberapa wilayah bantuan baru tiba setelah empat sampai lima hari.

Lalu 27 Agustus 2026, tepat setahun setelah kematian Affan: aksi peringatan digelar di depan DPR. Siang hari berjalan tertib. Malam hari, kerusuhan pecah oleh kelompok yang sampai kini tidak teridentifikasi — dan seorang pedagang cermin berusia 59 tahun bernama Bambang Setiyawan, yang bukan peserta demo, tewas dikeroyok di tengah kericuhan. Di jalan yang sama dengan tempat Affan tewas. Setahun berselang, hampir di tanggal yang sama.

Dan sepanjang tahun itu, ada medan perang yang tidak kasat mata. Di ruang digital: fitur siaran langsung TikTok mendadak tidak bisa dipakai di tengah demo 2025, konten tentang kekerasan aparat diturunkan platform, akun-akun kritis ditangguhkan, dan warganet ramai mengeluh jangkauan kontennya “dibatasi diam-diam” — yang populer disebut shadow ban. Di ruang keuangan: enam hari sebelum aksi 27 Agustus 2026, rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Mas Botok — koordinator aksi warga Pati — diblokir bersama dana donasi sekitar Rp80,9 juta di dalamnya. Publik marah, seruan tarik dana dari Bank Mandiri menyebar luas, sebagian nasabah benar-benar menutup rekeningnya, dan bank harus meminta maaf lalu membuka blokirnya kembali.

Pertanyaan yang memancing tulisan ini harusnya sering muncul tetapi jarang dijawab dengan serius: apa yang terjadi pada kondisi jiwa sebuah masyarakat yang mengalami semua itu secara beruntun, tanpa jeda, dan — ini yang perlu highlight — tanpa satu pun penyelesaian yang tuntas? Mengapa orang turun ke jalan? Mengapa aksi yang damai bisa berubah rusuh? Ke mana perginya kemarahan ketika jalanan kembali sepi? Serta mengapa sepinya jalanan belum tentu kabar baik?

2. Kajian Teori

Tulisan ini memakai dua kelompok teori. Kelompok pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang bergerak. Kelompok kedua menjelaskan apa yang terjadi ketika energi untuk bergerak itu habis.

2.1 Mengapa orang turun ke jalan

Tiga bahan bakar protes. Penelitian besar yang merangkum ratusan hasil studi (van Zomeren dkk., 2008) menemukan bahwa orang ikut aksi kolektif karena tiga hal yang saling menguatkan: merasa menjadi bagian dari kelompok yang dirugikan (identitas), merasakan ketidakadilan yang membuat marah (bukan sekadar hidup susah, tetapi melihat ketimpangan yang tidak bisa diterima), dan yakin bahwa bergerak bersama bisa mengubah keadaan (keyakinan akan daya). Ketiganya harus menyala bersamaan. Kemiskinan saja tidak melahirkan protes; perbandingan yang menyakitkan-lah yang melahirkannya — seperti video anak pejabat pamer kemewahan di tengah rakyat yang melarat, bertahan hidup.

Kerusuhan bukan watak massa. Teori lama menganggap kerumunan itu buas dan irasional. Penelitian modern (Reicher, Stott, Drury — dikenal sebagai model Elaborated Social Identity Model/Esim ) membuktikan sebaliknya: kerumunan punya norma dan batas moralnya sendiri. Variabel yang mengubah aksi damai menjadi kerusuhan hampir selalu adalah interaksi — terutama ketika aparat memperlakukan semua orang di kerumunan sebagai satu ancaman yang sama. Begitu peserta damai ikut kena gas air mata atau pentungan, dalam hitungan menit mereka berubah dari “mahasiswa yang ikut aksi” menjadi “kami yang diserang”, dan orang-orang yang tadinya menolak kekerasan mulai memandang pelempar batu kepada aparat sebagai pembela mereka.

Pemimpin zaman sekarang adalah akun sosmed. Studi terhadap demonstran Gezi Park di Turki (Uysal dkk., 2021) menunjukkan bahwa dalam gerakan tanpa organisasi formal, fungsi pemimpin dijalankan oleh akun-akun media sosial: akun yang dianggap “salah satu dari kita”, memperjuangkan kepentingan bersama, dan pandai menciptakan rasa “kita”. Menariknya, 44% demonstran Gezi baru pertama kali ikut demo — identitas demonstran bisa lahir dalam hitungan hari, dibentuk dari lini masa.

Setelah aksi: berdaya atau terluka. Aksi yang dirasa berhasil meninggalkan rasa percaya diri dan persaudaraan yang bisa bertahan bertahun-tahun. Tetapi aksi juga meninggalkan luka: penelitian di Hong Kong (Ni dkk., 2020, terbit di The Lancet) menemukan satu dari lima orang dewasa menunjukkan gejala depresi atau trauma selama masa kerusuhan 2019 — termasuk mereka yang hanya mengikuti dari layar ponsel. Penelitian lain menunjukkan rasa memiliki pada komunitas justru menjadi pelindung kesehatan jiwa yang paling ampuh.

2.2 Ketika energi habis: burnout dan kelelahan emosional

Model tuntutan–sumber daya (Job Demand- Job Resources). Ilmu psikologi industri punya konsep sederhana yang masih sering dipakai: burnout terjadi ketika tuntutan terus diberikan melebihi sumber daya yang tersedia, tanpa masa pemulihan. Gejalanya tiga: kelelahan emosional, sinisme (“tidak ada gunanya”), dan runtuhnya keyakinan akan daya diri. Tujuh studi berikut dapat merentangkan konsep itu keluar dari kantor atau industry kedalam konteks sosial.

• Alasan yang membuat orang bertahan untuk berdemo berbeda dari yang membuat orang datang. Studi terhadap demonstran mingguan di Israel selama hampir setahun (Cohen-Eick dkk., 2025) menemukan: yang terus turun ke jalan bukanlah yang paling marah, melainkan yang paling tidak lelah, yang sudah telanjur banyak berkorban (sehingga sayang untuk berhenti), dan yang yakin perubahan sudah dekat waktunya. Kelelahan emosional adalah alasan utama orang berhenti.
• Menunggu saja sudah melelahkan. Studi di rumah sakit yang menghadapi perubahan besar (Buttigieg dkk., 2023) menunjukkan bayang-bayang perubahan yang belum terjadi pun sudah menaikkan burnout enam bulan kemudian. Pemimpin yang punya visi bisa menjaga semangat kerja — tetapi tidak bisa mencegah kelelahan.
• Lingkungan tanpa aturan mengaktifkan pemimpin yang manipulatif. Studi kepemimpinan (De Hoogh dkk., 2021) menemukan pemimpin bertipe machiavellian — manipulatif, menghalalkan segala cara — hanya menunjukkan perilaku menindas ketika lingkungannya longgar aturan. Alhasil dampak akhirnya adalah kelelahan emosional bawahannya.
• Aparat juga manusia yang bisa burnout. Studi pada polisi ketertiban umum (Popescu dkk., 2025) menemukan kelelahan sebagai dimensi burnout tertinggi mereka — dan polisi yang lelah cenderung memakai cara mengatasi masalah yang buruk: menyalahkan pihak luar dan kehilangan kendali emosi.
• Energi yang habis mencari pintu keluar. Pelarian “ke dalam” — studi pada 8.626 orang dewasa (Helvich dkk., 2026) menunjukkan kecanduan game berjalan seiring kecemasan, depresi, dan stres; layar menjadi obat bius. “Ke luar”: penghancuran — penelitian di Amerika (Petersen dkk., 2023) menemukan sebagian orang yang merasa terpinggirkan dan ditinggalkan semua pihak mengembangkan “hasrat kekacauan” (Need for Chaos): keinginan agar semuanya terbakar saja, tanpa peduli siapa yang menang.
• Ada aktivisme yang lahir dari bertahan hidup. Studi sembilan tahun pada aktivis korban krisis ekonomi Spanyol (Garcia-Lorenzo dkk., 2026) memperkenalkan istilah necessity activism: orang berjuang bukan karena ideologi, tetapi karena tidak punya pilihan. Dan di situ ada paradoks: perjuangan yang sama yang membuat mereka merasa hidup justru yang menguras energi mereka. Ujungnya tiga jalur — terus berjuang dengan cara yang lebih sehat, mundur total karena habis energi, atau berjuang selektif dengan batas-batas yang dijaga.

2.3 Represi digital dan senjata keuangan

Efek gentar pengawasan (chilling effect). Penelitian hukum dan psikologi (antara lain Penney, 2016) menunjukkan bahwa orang tidak perlu benar-benar dihukum untuk berhenti bersuara — cukup tahu bahwa dirinya mungkin diawasi, kontennya mungkin dibatasi, atau jejak digitalnya mungkin dipakai untuk menjeratnya. Sensor yang paling efisien adalah sensor yang dilakukan orang pada dirinya sendiri.

Represi digital sebagai strategi negara modern. Feldstein (2021) memetakan bagaimana pemerintahan di banyak negara kini lebih jarang memberangus media secara terbuka dan lebih sering memakai cara sembunyi-sembunyi: pelambatan internet, tekanan pada platform untuk menurunkan konten, tuntutan hukum pada pengelola akun, dan pengaburan informasi yang sengaja dipelihara soal siapa yang memerintahkan apa. Cara-cara sembunyi ini murah, sulit dibuktikan, dan tidak menghasilkan gambar dramatis yang bisa memicu kemarahan — tetapi penelitian juga mencatat ia bisa menjadi bumerang ketika ketahuan, seperti pemblokiran media sosial Nepal 2025 yang justru menyalakan revolusi.

Kepercayaan pada bank adalah self-fulfilling prophecy. Teori klasik ekonomi (Diamond & Dybvig, 1983) menjelaskan bahwa bank pada dasarnya berdiri di atas kepercayaan: tidak ada bank yang sanggup membayar semua nasabahnya sekaligus. Karena itu penarikan dana massal (rush) tidak membutuhkan bank yang benar-benar bangkrut — cukup dengan banyak orang yang percaya orang lain akan menarik duluan. Sekali keyakinan itu menyebar, ia menjadi kenyataan dengan sendirinya; dan yang menyebarkannya bukan laporan keuangan, melainkan emosi dan kabar yang menular (perilaku ikut-ikutan atau herding).

Keluar sebagai cara bersuara. Hirschman (1970) membedakan dua respons terhadap institusi yang mengecewakan: bersuara (protes, kritik) atau keluar (berhenti memakai jasanya). Menarik dana dari bank yang dianggap menjadi alat kekuasaan adalah gabungan keduanya — keluar yang sekaligus bersuara. Bentuk protes ini menarik secara psikologis karena murah energi: legal, tanpa risiko gas air mata, bisa dilakukan dari ponsel — cocok untuk masyarakat yang lelah turun ke jalan tetapi belum berhenti marah.

3. Metode Analisis

Tulisan ini bukan hasil survei lapangan, melainkan sintesis dua sumber. Pertama, sepuluh artikel jurnal internasional — Dimana tiga tentang psikologi demonstran (Hong Kong, Turki, dan teori kerumunan) dan tujuh tentang burnout serta kelelahan emosional (empat dari dunia kerja, tiga dari konteks sosial). Kedua, penelusuran lebih dari enam puluh pemberitaan dan laporan terverifikasi periode Agustus 2025–Agustus 2026: data BNPB dan Komnas HAM, laporan Komisi Pencari Fakta, siaran pers Amnesty International dan Walhi, temuan Greenpeace, serta pemberitaan media nasional dan lokal.

Cara kerjanya: kerangka teori dipakai sebagai kacamata untuk membaca kronologi peristiwa yang sudah diverifikasi silang dari beberapa sumber. Setiap angka penting dicek ke lebih dari satu sumber, dan klaim yang tidak lolos verifikasi dikoreksi atau dibuang. Sebagai pembanding, dua kasus luar negeri ikut dianalisis: protes Gen Z Nepal (September 2025) dan gerakan “Partai Kecoak” India (2026).

Batasnya perlu transparan disebut: ini analisis interpretatif, bukan pengukuran langsung. Tidak ada satu pun dari sepuluh studi itu yang datanya dari Indonesia — yang diinterpolasikan adalah mekanisme psikologisnya, bukan angkanya. Burnout sendiri secara resmi adalah istilah untuk dunia kerja; pemakaiannya untuk masyarakat konteks sosial di sini adalah perluasan konsep yang diargumentasikan, bukan diagnosis. Dan angka korban dari lembaga berbeda kadang tidak sama (misalnya 10 versus 13 korban jiwa demo 2025); tulisan ini mencantumkan rentangnya apa adanya.

4. Temuan

4.1 Protes Indonesia mengikuti pola tiga fase — dan polanya bisa dibaca

Sebelum aksi, yang terjadi bukan “ajakan demo”, melainkan pembentukan identitas: tunjangan DPR lima puluh juta sebulan dibandingkan dengan gaji sendiri (mesin ketidakadilan), bendera bajak laut One Piece jadi simbol bersama (mesin identitas), dan keberhasilan aksi-aksi sebelumnya jadi bukti bahwa bergerak itu ada gunanya (mesin keyakinan). Pola yang sama persis terlihat di Nepal — tren “Nepo Kids” — dan India, tempat hinaan seorang hakim yang menyebut pemuda menganggur “seperti kecoak” justru direbut anak muda menjadi nama gerakan berpengikut dua puluh juta.

Saat aksi, hukum ESIM bekerja: aksi 25–28 Agustus 2025 relatif tertib sampai malam ketika rantis melindas Affan — warga yang bahkan bukan demonstran. Sejak itu kategori korban meluas dari “demonstran” menjadi “rakyat kecil”, dan jutaan penonton merasa ikut diserang. Eskalasinya pun tidak acak: yang dibakar dan dijarah adalah simbol — gedung dewan, markas aparat, rumah politisi yang ucapannya paling melukai. Kerumunan yang marah sekalipun ternyata punya “aturan”.

Setelah aksi, dua jalur berjalan bersamaan: konsesi (tunjangan dicabut, komisi reformasi dibentuk) dan represi (ribuan ditangkap, ratusan diproses hukum, termasuk ribuan anak di bawah umur). Dan satu hal yang jarang terjadi di negara mana pun: gerakan menuliskan kemarahannya menjadi dokumen bertenggat — 17+8, jatuh tempo 31 Agustus 2026. Kemarahan yang diberi kalender tidak memudar; ia menunggu.

4.2 Bencana adalah ujian kepercayaan yang tidak bisa disamarkan lewat pencitraan

Sepanjang tahun yang sama, rakyat menyaksikan serangkaian ujian yang sangat konkret: apakah bantuan datang, berapa hari, siapa diselamatkan lebih dulu. Pedalaman Aceh Tamiang terisolasi berhari-hari. Status bencana nasional tidak ditetapkan meski korban banjir melewati seribu jiwa. Bantuan asing sempat ditepis atas nama kemandirian, lalu diralat. Bantuan gempa Flores telat empat sampai lima hari di sejumlah wilayah. Asap dibiarkan berbulan-bulan sementara tidak satu pun perusahaan pemilik konsesi yang terbakar dipidana — yang dipidana justru petani dan warga kecil.

Setiap kegagalan itu menulis satu baris baru di “buku besar ketidakadilan” yang dibaca ulang publik setiap kali seruan aksi beredar. Pada saat yang sama terjadi sesuatu yang menyentuh: di setiap bencana, warga menyaksikan sesama warga — relawan, komunitas, pengemudi ojol — bergerak lebih cepat daripada negara. Solidaritas antarwarga tumbuh persis ketika kepercayaan pada institusi runtuh. Kombinasi ini penting: keberhasilan saling menolong justru memperkuat keyakinan “kami bisa bergerak sendiri” — bahan bakar protes yang paling esensial.

4.3 Luka yang tidak diberi keadilan mengendap menjadi identitas

Tiga belas kematian pada 2025 belum satu pun tuntas diadili. Seribu lebih kematian banjir berlalu tanpa pengakuan status nasional. Ratusan orang masih berstatus tahanan politik. Dalam psikologi, duka kolektif yang tidak diberi ritual keadilan tidak menghilang — ia mengendap menjadi bagian dari siapa “kami”. Itulah sebabnya tanggal 25–31 Agustus kini berfungsi seperti situs ziarah: orang tidak perlu dimobilisasi dari nol, cukup diingatkan. Bahkan permohonan orang tua Affan agar tidak ada peringatan setahun justru menunjukkan betapa kuatnya daya tanggal itu.

4.4 Malam 27 Agustus 2026: ketika kerumunan kehilangan “kami”

Aksi peringatan setahun memperlihatkan dua wajah dalam satu hari. Siang: massa dengan identitas jelas — warga Pati dengan dua tuntutan fokus, mahasiswa dengan agenda transparansi — datang tertib, bicara, pulang tertib. Malam: kelompok tanpa identitas, tanpa tuntutan, tanpa sasaran yang bermakna — membakar, menyerang, dan mengeroyok Bambang Setiyawan, warga sipil yang sedang mengecek lapak cerminnya.

Teori kerumunan menjelaskan yang siang: identitas bersama menegakkan norma. Tetapi yang malam membutuhkan penjelasan tambahan, dan riset “hasrat kekacauan”: di masyarakat mana pun ada segmen — biasanya muda, terpinggirkan secara status, merasa ditinggalkan semua pihak — yang tidak tertarik pada tuntutan apa pun, hanya pada terbakarnya sesuatu pokoknya saya mau ngamuk. Mereka bukan demonstran yang kelewat marah; mereka orang yang sudah berhenti percaya bahwa sistem ini layak diperbaiki. Bahwa 160 dari 322 orang yang ditangkap malam itu berusia 12–18 tahun sejalan dengan gambaran ini, meski tidak membuktikannya. Dan simetri kematian Bambang dengan kematian Affan — sama-sama rakyat kecil pencari nafkah, di jalan yang sama, setahun berselang, tetapi kali ini pelakunya kerumunan, bukan negara — adalah penanda paling kelam bahwa krisis ini sudah masuk babak baru.

4.5 Perang pindah ke dua medan abstrak: linimasa dan rekening

Represi 2026 tampak berbeda dari 2025 — dan perbedaannya sistematis: ia bergerak ke hulu. Jika teori kepemimpinan identitas benar bahwa pemimpin gerakan zaman ini adalah akun, maka cara paling efisien melemahkan gerakan bukan membubarkan kerumunan, melainkan melumpuhkan akunnya. Dan itulah polanya. Selama aksi 2025, SAFEnet mendokumentasikan tujuh bentuk represi digital: konten kekerasan aparat diturunkan dengan alasan “penghasutan”, akun-akun ditangguhkan di empat platform sekaligus, fitur TikTok Live mendadak dimatikan di puncak demo (Komdigi menyebutnya keputusan “sukarela” TikTok — setelah pemerintah memanggil perwakilan platform), data pribadi pegiat disebar, dan perangkat peserta aksi disita paksa. Menjelang aksi 27 Agustus 2026, polanya berulang lebih tajam: pengelola akun media sosial kritis dijemput dini hari sebelum demo terjadi, Amnesty mencatat pelambatan internet dan serangan digital pada akun-akun selama aksi. Keluhan “shadow ban” yang ramai di kalangan warganet — konten demo yang jangkauannya anjlok tiba-tiba — adalah wajah paling sering muncul dari pola ini.

Dua kejujuran perlu dijaga di sini. Pertama, shadow ban secara teknis dilakukan oleh platform, bukan kementerian; peran pemerintah yang terdokumentasi adalah tekanan dan permintaan moderasi, sementara garis komandonya sengaja atau tidak sengaja tetap kabur — dan kekaburan itu sendiri adalah bagian dari cara kerja represi senyap. Kedua, tidak semua klaim benar: kabar bahwa Komdigi memblokir pemberitaan demo 2026 sudah dibantah dan terverifikasi hoaks. Justru karena represi senyap sulit dibuktikan, memilah yang terdokumentasi dari yang rumor adalah keharusan.

Lalu medan kedua: uang. Enam hari sebelum aksi 27 Agustus, rekening Bank Mandiri milik Mas Botok, koordinator aksi warga Pati, diblokir — berisi sekitar Rp80,9 juta dana pribadi dan donasi aksi. Bank menyebutnya tindak lanjut “permintaan aparat penegak hukum”; polisi menyebutnya “penundaan transaksi untuk melindungi pemilik rekening”; PPATK membantah memerintahkan; sampai kini tidak jelas siapa yang meminta. Reaksi publik justru menjadi pelajaran psikologi terbesar dari episode ini: kemarahan tidak berhenti pada solidaritas untuk Botok, tetapi berubah menjadi kesadaran yang jauh lebih personal — kalau rekening koordinator aksi bisa dibekukan tanpa kejelasan hukum, rekening siapa pun bisa. Seruan tarik dana dari Bank Mandiri menyebar; sebagian nasabah dan aktivis di berbagai kota benar-benar menutup rekening; saham bank ikut tertekan oleh aksi jual; bank meminta maaf, membuka kembali blokir, dan direktur utamanya membantah terjadi penarikan massal — “semuanya normal”. Skala penarikan yang sebenarnya memang tidak bisa diverifikasi dari luar. Tetapi bagi analisis ini, terjadi atau tidaknya rush besar bukan intinya. Intinya: untuk pertama kalinya dalam siklus krisis ini, publik menemukan senjata protes yang murah energi — legal, aman, bisa dilakukan sambil rebahan — dan menyaksikan bahwa institusi sebesar bank negara pun gentar menghadapinya. Ini persis “keluar sebagai cara bersuara” dalam teori Hirschman, dan persis bentuk aksi yang paling masuk akal bagi masyarakat yang lelah: kemarahan yang tidak lagi sanggup berjalan kaki ternyata masih sanggup memindahkan uang.

Kedua medan ini juga memperlihatkan mekanisme yang sama dengan kematian Affan: perluasan kategori korban. Peluru menyasar demonstran, tetapi rantis melindas pengantar makanan; blokir menyasar koordinator aksi, tetapi ancamannya terasa oleh semua pemilik rekening; pembatasan menyasar konten demo, tetapi yang merasakan jangkauannya anjlok adalah jutaan pengguna biasa. Setiap kali alat represi melebar melampaui sasarannya, jumlah orang yang merasa “bisa jadi berikutnya” bertambah — dan bersamanya, bahan bakar ketidakadilan.

4.6 Temuan utama: Indonesia sedang mengalami kelelahan kolektif

Inilah benang merah yang menyatukan semuanya. Pakailah model tuntutan–sumber daya (job demand – Job Resources) pada skala bangsa. Sisi tuntutan setahun terakhir: kekerasan negara, banjir seribu korban, dua gempa besar, asap berbulan-bulan, tekanan ekonomi, dan — jangan diremehkan — penantian kronis itu sendiri: menunggu demo, menunggu tenggat, menunggu keadilan, menunggu hujan. Sisi sumber daya: hampir semua yang seharusnya memulihkan justru kosong. Keadilan tidak datang. Jeda tidak ada — krisis datang beruntun. Kepemimpinan yang menenangkan absen: sehari sebelum aksi 27 Agustus, pejabat istana menyebut demo itu “tidak ada yang spesial” — di negara yang setahun sebelumnya kehilangan sepuluh hingga tiga belas nyawa di minggu yang sama.

Neraca yang timpang seperti ini, menurut ilmu burnout, tidak menghasilkan masyarakat yang patuh — ia menghasilkan masyarakat yang terbelah tiga. Segmen pertama: mereka yang belajar berjuang secara berkelanjutan, membatasi tuntutan dan menjaga energi (warga Pati dengan dua tuntutannya adalah contoh sesuai buku teks). Segmen kedua, yang terbesar: mereka yang mundur — bukan karena setuju, tetapi karena habis; wujudnya sinisme, pelarian ke layer hape, dan apatisme. Segmen ketiga, yang paling berbahaya: mereka yang energi kecewanya berubah menjadi hasrat kekacauan. Memperlakukan ketiga segmen ini sebagai satu “massa” yang sama — kesalahan klasik aparat — justru membesarkan segmen ketiga.

Dan satu temuan yang sering luput: aparat ada di neraca yang sama. Polisi yang menjaga ketertiban umum adalah profesi dengan kelelahan tertinggi, dan polisi yang lelah cenderung menyalahkan pihak luar serta kehilangan kendali emosi — persis perilaku yang menyulut kerusuhan. Aparat yang lelah menghadapi massa yang lelah adalah eskalasi dengan rem aus di kedua sisinya.

4.7 Diamnya jalanan bukan pulihnya kepercayaan

Temuan terakhir sekaligus peringatan. Riset aksi berkelanjutan menunjukkan kelelahan emosional adalah alasan utama orang berhenti turun ke jalan — bukan puas, bukan takut semata: lelah. Maka jika setelah tenggat 31 Agustus 2026 jalanan tampak sepi, sepinya itu menyimpan dua kekuatan yang sedang tarik-menarik: rasa “pengorbanan setahun jangan sampai sia-sia” (yang menahan orang untuk tetap peduli) melawan kelelahan (yang menarik orang untuk menyerah). Ke mana keseimbangan itu akan condong dapat menentukan bentuk Indonesia berikutnya: gerakan yang lebih strategis dan sabar, pembubaran senyap menuju apatisme — atau, jika kemuakan mengambil alih, membesarnya segmen yang hanya ingin melihat semuanya terbakar.

Dari semua ini, satu kesimpulan praktis untuk siapa pun yang peduli: pemulih energi kolektif yang paling murah dan paling ampuh bukan bantuan sembako ataupun narasi pencitraan — melainkan keadilan yang terlihat. Satu saja kasus besar yang dituntaskan dengan jujur akan mengembalikan lebih banyak “sumber daya psikis” bangsa ini daripada seribu konferensi pers. Dan untuk masyarakat sendiri: riset menunjukkan pelindung jiwa yang paling terbukti adalah komunitas — rasa memiliki pada sesama. Kelompok yang sama yang menemanimu turun ke jalan adalah yang menyembuhkanmu setelahnya.

5. Penutup

Setahun terakhir Indonesia bukan rangkaian kejadian yang kebetulan berdekatan. Semua yang terjadi Adalah produk satu sistem: bencana yang gagal ditangani mengisi rasa ketidakadilan; ketidakadilan yang tidak diadili mengendap menjadi identitas; identitas yang terluka menunggu kalender; dan sepanjang itu semua, energi psikis rakyat — juga aparat — terus terkuras tanpa diisi ulang. Masyarakat Indonesia hari ini bukan masyarakat yang apatis ataupun beringas. Ia masyarakat yang lelah, yang solidaritasnya kepada sesama justru sedang tumbuh, dan yang masih menunggu satu hal yang dari awal dimintanya: keadilan yang bisa dilihat mata.

Catatan kaki:

Pertama: sebagian pertanyaan ini bukan milik saya untuk dijawab. Indonesia mau jadi seperti apa adalah keputusan politik orang Indonesia, dan saya tidak akan berlagak netral lalu diam-diam menyelundupkan preferensi. Yang bisa saya jawab secara akademik adalah pertanyaan yang lebih sempit: dari semua yang kita rasakan selama setahun ini, apa yang buktinya menunjukkan keberhasilan menggerakkan sesuatu, dan apa yang terbukti tidak.

Temuan yang paling tidak nyaman: impunitas bukan kerusakan sistem

Ini fondasi yang harus diterima sebelum bicara strategi untuk perbaikan apa pun.

Kita menemukan pola tiga bagian: negara tidak mampu melindungi (asap, banjir, gempa), tidak mau menindak ke atas (74% titik api di konsesi, nol korporasi dipidana; 13 kematian tanpa akuntabilitas), dan cepat menindak ke bawah (6.719 penangkapan 2025, 322 pada 2026 dengan 160 anak). Naluri kita menyebut ini inkompetensi. Tapi dalam kerangka De Hoogh, ini bukan kegagalan — ini iklim yang berfungsi persis sebagaimana menguntungkan pihak yang membangunnya. Aturan longgar di atas, aturan keras di bawah, bukan kebetulan yang terjadi berulang selama puluhan tahun.

Konsekuensinya keras: setiap strategi yang berasumsi “pemerintah sebenarnya ingin memperbaiki, hanya belum tahu caranya” akan gagal. Yang dibutuhkan bukan memberi tahu, tapi mengubah kalkulasi — membuat impunitas lebih mahal daripada kepatuhan.

Apa yang data setahun ini tunjukkan TIDAK berhasil

Demonstrasi jalanan sebagai alat tunggal. Agustus 2025 menghasilkan konsesi cepat dan murah: tunjangan dicabut dalam hitungan hari. Tapi itu justru buktinya — negara memberi yang murah untuk menghindari yang mahal. Setahun kemudian, RUU Perampasan Aset — tuntutan strukturalnya — tetap tidak disahkan meski punya tenggat resmi. Demonstrasi terbukti bagus mengubah kebijakan kosmetik, buruk mengubah struktur.

Kerusuhan. Ini bukan penilaian moral, ini logika: malam 27 Agustus 2026 menghasilkan satu warga sipil tewas, 322 penangkapan, ratusan anak masuk sistem hukum, kerusakan fasilitas publik yang dipakai rakyat sendiri — dan memberi negara legitimasi paling murah untuk represi berikutnya. Riset lintas negara (Chenoweth & Stephan) konsisten: gerakan yang memakai kekerasan lebih jarang berhasil, terutama karena kehilangan partisipan nobody — ibu-ibu, pegawai, orang tua — yang justru menentukan jumlah.

Menunggu kepemimpinan datang. Setahun ini presiden tidak pernah bicara langsung soal karhutla (disampaikan Mensesneg), tidak menetapkan status bencana nasional untuk seribu korban, dan komunikasi istana menjelang aksi adalah “tidak ada yang spesial”. Menunggu itu berubah dengan sendirinya bukan strategi.

Apa yang justru bergerak

Empat hal dalam catatan kita benar-benar memaksa reaksi, dan pola kesamaannya penting:

Piagam 17+8. Ini karya paling bermakna dari gerakan 2025, dan sering diremehkan. Ia mengubah kemarahan yang tidak bisa diverifikasi menjadi daftar yang bisa dicek dengan tenggat. Setahun kemudian, siapa pun bisa menunjuk baris mana yang gagal. Itu sebabnya percakapan Agustus 2026 punya bentuk. Dokumentasi mengalahkan emosi karena ia tidak lelah.

Penarikan dana Bank Mandiri. Ini data point paling berharga sepanjang tahun. Dalam hitungan hari, institusi negara raksasa meminta maaf dan membuka blokir. Kenapa berhasil? Karena ia menyerang kepentingan, bukan identitas — tidak ada yang perlu diyakinkan secara ideologis untuk memindahkan uangnya. Legal, tidak bisa dibubarkan gas air mata, bisa dilakukan sambil rebahan, dan efeknya terbaca di harga saham. Ini “keluar sebagai cara bersuara”-nya Hirschman, dan bagi masyarakat yang lelah, ini bentuk protes paling masuk akal yang pernah ditemukan tahun ini.

Ralat bantuan asing. Prabowo membalik sikap penolakan bantuan — dan mengumumkannya dari Aceh Tamiang. Yang bekerja di situ bukan massa, tapi rasa malu elite di depan sorotan berkelanjutan.

Asap yang menyeberang ke Malaysia dan Singapura. Ini paling pahit untuk diakui: penderitaan warga Pontianak berbulan-bulan tidak menghasilkan percepatan; asap yang menutup langit negara tetangga menghasilkan. Tekanan eksternal bekerja lebih cepat daripada penderitaan internal.

Polanya jelas: yang berhasil adalah yang menyerang kepentingan, terdokumentasi, murah energi, dan sulit direpresi. Bukan yang paling heroik.

Kendala yang mengubah semua perhitungan: kelelahan

Ini kontribusi paling penting dari analisis ini, dan akan membalik logika strategi konvensional.

Kalau temuan Cohen-Eick benar — yang bertahan bukan yang paling marah, tapi yang paling tidak lelah — maka setiap strategi yang menuntut mobilisasi energi tinggi berkelanjutan dari populasi yang sudah terkuras pasti gagal, seberapa pun benar tuntutannya. Dan negara tahu ini secara naluriah: represi tidak perlu menang, cukup menunggu. Negara punya gaji tetap dan giliran jaga; warga punya cicilan dan anak sekolah.

Artinya kriteria pemilihan taktik bukan lagi “mana yang paling menekan”, tapi “mana yang tekanannya per satuan energi paling besar”. Taktik yang menuntut orang berdiri di bawah matahari melawan aparat adalah taktik dengan rasio terburuk. Taktik finansial, hukum, dokumentasi, dan elektoral lokal punya rasio jauh lebih baik.

Ini juga sebabnya merawat orang adalah strategi, bukan sentimen. Dana bantuan hukum, dukungan keluarga tahanan, kesehatan mental, dan komunitas yang saling menjaga bukan pelengkap gerakan — dalam kerangka JD-R, itu satu-satunya sisi neraca yang bisa gerakan isi sendiri tanpa izin negara.

Yang secara jujur belum saya bisa jawab

Apakah institusi Indonesia masih bisa direformasi dari dalam, saya tidak tahu — dan siapa pun yang mengaku tahu sedang menebak. Apakah kelelahan ini fase menuju konsolidasi yang lebih matang atau menuju apatisme panjang, belum ada datanya. Berapa lama, tidak ada yang bisa memperkirakan.

Dan ada argumen tandingan yang layak didengar, bukan diabaikan: bahwa stabilitas punya nilai riil bagi orang yang penghasilannya harian; bahwa perubahan yang terlalu cepat di negara majemuk berisiko; bahwa sebagian reformasi memang berjalan meski lambat. Saya tidak menganggap orang yang berpendapat begitu sebagai pendukung rezim — mereka menimbang risiko dengan bobot berbeda.

Baseline yang paling realistis

Skenario paling mungkin bukan revolusi, bukan pula perbaikan bertahap yang rapi. Yang paling mungkin adalah kelanjutan yang menggerus: krisis berulang, ledakan berkala, konsesi kosmetik, tanpa penyelesaian struktural — sambil segmen yang hanya ingin melihat semuanya terbakar perlahan membesar, dan setiap pembesarannya memberi alasan baru untuk represi, yang memberi alasan baru untuk marah. Itu lingkaran,setan bukan gerbang solusi.

Perubahan besar dalam sejarah biasanya datang dari kombinasi dua hal: akumulasi kemenangan institusional kecil yang membosankan — satu kasus menang di pengadilan, satu bupati yang tidak korup, satu audit yang dipublikasikan, satu jurnalis yang tidak berhenti — ditambah pemicu yang tidak bisa direncanakan siapa pun. Kematian Affan tidak direncanakan. Pemblokiran medsos Nepal tidak direncanakan.

Yang bisa dikerjakan bukan pemicunya. Yang bisa dikerjakan adalah memastikan ketika pemicu itu datang, sudah ada dokumentasi yang rapi, jaringan yang tidak lelah, saluran hukum yang siap, dan orang-orang yang belum patah kelelahan. Itu terdengar jauh lebih kecil daripada yang Anda harapkan dari evaluasi kali ini. Tapi variable ini yang buktinya tercatat.

Satu kalimat terakhir yang saya yakini dari seluruh analisis ini: pemulihan energi kolektif termurah yang tersedia bagi negara mana pun adalah keadilan yang dirasakan. Satu kasus besar yang dituntaskan secara jujur dan transparan bisa mengembalikan lebih banyak daya tahan bangsa ini daripada seluruh anggaran komunikasi pemerintah. Bahwa itu tidak dilakukan, padahal murah, adalah indikasi paling penting yang kita temukan sepanjang analisis ini.

Tulisan ini berhenti sebagai hipotesis kerja — bacaan terbaik yang bisa disusun dari data terbuka dan teori sahih. Pengujiannya membutuhkan riset yang belum ada: survei kelelahan emosional, sinisme, dan keyakinan akan daya pada masyarakat Indonesia pascakrisis. Itu pekerjaan rumah bagi kampus-kampus kita.

Daftar Pustaka

Artikel jurnal

Buttigieg, S. C., Daher, P., Cassar, V., & Guillaume, Y. (2023). Under the shadow of looming change: Linking employees’ appraisals of organisational change as a job demand and transformational leadership to engagement and burnout. Work & Stress, 37(2), 148–170.

Chan, H. C. O. (2022). The pro-democracy movement in Hong Kong: Psychosocial risk factors and Hong Kongers’ attitudes toward violence. Deviant Behavior, 43(10), 1173–1192.

Cohen-Eick, N., Shuman, E., van Zomeren, M., & Halperin, E. (2025). Should I stay or should I go? Motives and barriers for sustained collective action toward social change. Personality and Social Psychology Bulletin, 51(6), 910–927.

De Hoogh, A. H. B., Den Hartog, D. N., & Belschak, F. D. (2021). Showing one’s true colors: Leader Machiavellianism, rules and instrumental climate, and abusive supervision. Journal of Organizational Behavior, 42, 851–866.

Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. Journal of Political Economy, 91(3), 401–419.

Feldstein, S. (2021). The rise of digital repression: How technology is reshaping power, politics, and resistance. Oxford University Press.

Garcia-Lorenzo, L., Sell-Trujillo, L., & Donnelly, P. (2026). When survival becomes politics: Necessity activism and identity work under precarity. Political Psychology, 47, e70119.

Helvich, J., Jozefiakova, B., Zivna, K., Novak, L., & Tavel, P. (2026). Gaming disorder in adults: Associations with physical health, mental health, and addictive health behaviors in the Czech population. Human Behavior and Emerging Technologies, 2026, 9961890.

Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states. Harvard University Press.

Ni, M. Y., dkk. (2020). Depression and post-traumatic stress during major social unrest in Hong Kong: A 10-year prospective cohort study. The Lancet, 395(10220), 273–284.

Penney, J. W. (2016). Chilling effects: Online surveillance and Wikipedia use. Berkeley Technology Law Journal, 31(1), 117–182.

Petersen, M. B., Osmundsen, M., & Arceneaux, K. (2023). The “Need for Chaos” and motivations to share hostile political rumors. American Political Science Review, 117(4), 1486–1505.

Popescu, C., dkk. (2025). Stres dan burnout pada polisi ketertiban umum Rumania: Strategi coping kognitif-emosional. [Sesuai dokumen sumber].

Stott, C. (2026). Crowd psychology and the politics of co-production: Social control, democratic order and the consequences of theory. British Journal of Social Psychology, 65, e70065.

Tausch, N., dkk. (2011). Explaining radical group behavior: Developing emotion and efficacy routes to normative and nonnormative collective action. Journal of Personality and Social Psychology, 101(1), 129–148.

Uysal, M. S., Akfırat, S. A., & Cakal, H. (2021). The social identity perspective of social media leadership in collective action participation. Journal of Community & Applied Social Psychology, 32, 1001–1015.

van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action. Psychological Bulletin, 134(4), 504–535.

Vestergren, S., Drury, J., & Chiriac, E. H. (2018). How collective action produces psychological change and how that change endures over time. British Journal of Social Psychology, 57, 855–877.

Laporan dan pemberitaan (terpilih)

Amnesty International Indonesia (2025–2026): Surat Terbuka Penetapan Status Bencana Nasional Sumatra–Aceh (13 Des 2025); Setahun Prahara 28 Agustus 2025 (27 Agu 2026); pernyataan TAUD tentang penangkapan aksi 27 Agustus 2026.

BNPB & Komnas HAM (2025–2026): data korban dan penanganan bencana; catatan korban demonstrasi Agustus–September 2025.

Komisi Pencari Fakta independen (2026): laporan penangkapan dan korban demonstrasi 2025 — dikutip via Jaring.id, “Demonstrasi Agustus 2025 dan Pembungkaman Terbesar sejak Reformasi”.

SAFEnet (2025): dokumentasi tujuh bentuk represi digital selama aksi Agustus 2025 — via CNN Indonesia, “SAFENet Ungkap Deret Represi Digital Saat Aksi Demonstrasi di RI” (1 September 2025); Komdigi & Tempo/VOI tentang pembatasan fitur TikTok Live (30 Agustus 2025); ANTARA — cek fakta hoaks klaim pemblokiran pemberitaan demo 2026.

Kasus rekening Mas Botok & seruan tarik dana (Agustus 2026): Tempo — Apa Saja Kontroversi Pemblokiran Rekening Aktivis Pati; Kompas Money — Polisi: Bukan Diblokir tapi Penundaan Transaksi (25 Agustus 2026); SINDOnews — PPATK: Bukan Kami yang Minta; AFU.id — Netizen Ancam Tarik Dana dari Bank Mandiri (24 Agustus 2026); TribunWow — Bos Bank Mandiri Bantah Rush Money (26 Agustus 2026); KabarBursa — Saham BMRI Dihantam Net Sell; Validnews — Kepercayaan Bisa Luntur; IDN Times — LPPI Sebut Ajakan Rush Money Berlebihan; JPNN — Rekening Aktivis Pati Sudah Aktif Lagi.

Walhi & Greenpeace Indonesia (2026): analisis titik api dan konsesi (34.262 titik api Kalimantan, 74% di konsesi; 592 titik asap 11–16 Agustus).

Pemberitaan nasional & lokal (2025–2026): Tempo, Kompas/Kompas.id, CNN Indonesia, Tirto, IDN Times, detikNews, Tribun Network, Floresa, Antara — kronologi demo 2025 & 2026, banjir Sumatra dan Aceh Tamiang, gempa Flores, karhutla, serta kasus Affan Kurniawan dan Bambang Setiyawan.

Kasus pembanding: Wikipedia & liputan internasional untuk protes Gen Z Nepal 2025 (termasuk laporan Komisi Karki, 2026) dan gerakan Cockroach Janta Party India 2026 (Al Jazeera, TIME, detikNews).